Kenapa Negara Arab Saudi Dipanggil Sebagai Negara Otoriter, Arab Saudi adalah negara yang terletak di wilayah Timur Tengah, yang memiliki peran penting dalam sejarah dan budaya Islam. Negara ini terkenal sebagai tempat suci bagi umat Islam, dengan kota Mekah dan Madinah yang menjadi tempat ziarah bagi jutaan umat Islam dari seluruh dunia setiap tahunnya. Arab Saudi memiliki monarki absolut, dengan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan saat ini.
Yang harus kita ketahui Negara ini mempunyai begitu banyak kekayaan dan sumber daya pada alamnya, terutama minyak dan gas alam, yang menjadi sumber pendapatan utama negara. Arab Saudi juga memiliki ekonomi yang berkembang pesat, dengan berbagai inisiatif pembangunan dan diversifikasi ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah. Meskipun memiliki budaya yang konservatif dan keterbatasan kebebasan sipil. Arab Saudi terus berupaya untuk mengembangkan diri sebagai pemimpin regional dan global dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan teknologi.
Negara Arab Saudi dijadikan sebagai negara otorier dikarenakan terjadi banyak hal yang melatar belakangi, terutama mengenai dampak dalam kondisi terhadap negaranya.
Inilah kenapa Arab Saudi dipanggil sebagai negara otoriter, sebagai berikut:
Negara Arab Saudi Disebut Sebagai Negara Otoriter? Begini Alasannya
Arab Saudi disebut sebagai negara otoriter karena beberapa alasan, di antaranya:
1. Sistem Politik Arab Saudi
Arab Saudi adalah sebuah monarki absolut di mana Raja merupakan kepala negara dan pemerintahan tertinggi. Sistem politik di Arab Saudi diasaskan oleh sebuah metode atau aspek Islam dan secara hukum syariah. Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, yang naik tahta pada tahun 2015 dan kepala negara atau presiden pada saat ini. Keluarga Kerajaan Saudi, Al Saud, memiliki pengaruh yang kuat dalam politik negara dan pemerintahan, dengan banyak anggota keluarga yang menduduki posisi kunci dalam administrasi negara.
Meskipun terdapat Dewan Penasihat, yang merupakan badan konsultatif tanpa kekuatan legislatif yang signifikan, keputusan utama di negara ini tetap diambil oleh raja dan keluarga kerajaan. Partisipasi politik terbatas, dan oposisi terhadap pemerintah tidak diizinkan. Sistem politik Arab Saudi telah menuai kritik dari berbagai pihak. Termasuk kelompok-kelompok hak asasi manusia, yang menyoroti kurangnya kebebasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut.
2. Kebebasan dalam Berekspresi
Arab Saudi memiliki sistem yang sangat terbatas dalam hal kebebasan berekspresi. Kebebasan pers dan media di negara ini terbatas, dengan pemerintah mengontrol sebagian besar saluran informasi dan menekan kritik terhadap pemerintah. Organisasi hak asasi manusia sering melaporkan kasus penangkapan dan penahanan terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia yang mengkritik pemerintah atau menyoroti isu-isu sensitif.
Hukum syariah yang diterapkan di negara ini juga membatasi kebebasan beragama dan berekspresi, dengan penganiayaan terhadap minoritas agama dan pelarangan praktik agama selain Islam Sunni yang dominan. Meskipun beberapa langkah kecil menuju reformasi telah diambil dalam beberapa tahun terakhir. Kebebasan berekspresi di Arab Saudi tetap menjadi isu yang kontroversial dan diperdebatkan.
3. Hak Asasi Manusia
Arab Saudi mempunyai sebuah catatan hak asasi manusia yang lengkap dan kontroversial. Negara ini telah dikritik oleh banyak organisasi hak asasi manusia internasional karena pelanggaran yang dilaporkan. Termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis politik, pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, serta perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan minoritas agama.
Meskipun pemerintah Arab Saudi telah melakukan beberapa reformasi terkait hak asasi manusia, seperti mengizinkan perempuan mengemudi dan membatalkan larangan perjalanan bagi perempuan. Masih banyak yang harus dikerjakan dalam mengakui penghormatan hak asasi manusia yang umum di negara ini.
4. Penahanan Secara Sewenang-wenang
Arab Saudi telah dikritik oleh berbagai organisasi hak asasi manusia karena sistem penahanan yang diduga sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Beberapa kasus penahanan yang paling mencolok adalah penahanan aktivis hak asasi manusia, jurnalis, dan pembela hak perempuan, yang sering kali ditahan tanpa dakwaan atau proses hukum yang adil.
Pemerintah Arab Saudi juga telah dikritik karena menggunakan hukuman mati dan hukuman yang tidak manusiawi lainnya, seperti cambuk, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dianggap ringan oleh standar internasional. Meskipun pemerintah Saudi telah melakukan beberapa perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk reformasi dalam sistem hukum pidana, masih ada keprihatinan serius terkait sistem penahanan dan perlakuan terhadap tahanan di negara tersebut.
5. Penggunaan Kekerasan
Arab Saudi telah menerima kritik keras atas penggunaan kekerasan yang diduga melanggar hak asasi manusia. Terutama terkait dengan hukuman mati dan hukuman lain yang dianggap tidak manusiawi atau yang diberlakukan tanpa proses hukum yang adil. Negara ini dikenal karena menerapkan hukuman mati secara luas. Bahkan untuk kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan atau kejahatan yang serius, seperti kasus narkotika.
Selain itu, terdapat laporan-laporan tentang penggunaan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tahanan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun pemerintah Arab Saudi telah menyatakan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia. Masih ada keprihatinan yang berkelanjutan tentang penggunaan kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi di negara ini.
6. Pembatasan dalam Kontrol Sosial
Arab Saudi menerapkan sistem yang ketat dalam mengontrol kehidupan sosial dan perilaku masyarakatnya. Negara ini mendasarkan sistemnya pada aturan-aturan yang berasal dari interpretasi keras terhadap hukum syariah Islam. Kontrol sosial ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pakaian, hubungan antar gender, kebebasan berekspresi, dan kegiatan sosial. Misalnya, pakaian yang dianggap tidak sesuai dengan norma Islam dapat dilarang, dan praktik-praktik sosial yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam sering kali ditekan atau dilarang.
Pemerintah Arab Saudi juga menerapkan aturan-aturan yang ketat terkait dengan pertemuan sosial dan acara publik. Serta membatasi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi. Meskipun beberapa langkah menuju liberalisasi telah diambil dalam beberapa tahun terakhir. Terutama terkait dengan hak-hak perempuan, kontrol sosial yang ketat masih merupakan ciri khas dari sistem Arab Saudi.
Meskipun Arab Saudi telah melakukan beberapa reformasi dalam beberapa tahun terakhir, negara ini masih dianggap sebagai negara otoriter oleh banyak organisasi internasional.